Pembangunan Ekonomi Masa Depan Aceh
Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Sumber-sumber tersebut tidak hanya dalam bentuk migas tetapi juga nonmigas, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Supaya potensi tersebut dapat memberi kesejahteraan seluruh rakyat, maka pengelolaan (manajemen) dan produk regulasi mesti memihak pada keberlangsungan kehidupan rakyat. Di sektor pertanian, misalnya, Aceh memiliki lahan yang sangat luas dan subur, seperti kawasan pantai timur dan kawasan pegunungan (Aceh bagian tengah). Di sektor perikanan, sepanjang pantai timur dan barat, bahkan sektor ini sangat memungkinkan untuk pengembangan perikanan air tawar.
Selain pertanian dan perikanan, sementara sektor pariwisata juga sangat menjanjikan, memiliki beberapa pulau seperti pulau Simeulu, Pulau banyak, Pulau Aceh dan Pulau Sabang. Selain kepulauan, kawasan daratan juga memiliki lokasi pariwisata yang cukup bagus seperti di Aceh jaya, Aceh Besar dan Aceh Tengah. Bukan hanya keindahan alam semata tetapi masih banyak situs-situs peninggalan sejarah lainnya.Upaya pemerintah Aceh menguatkan ekonomi masyarakat melalui program Aceh Green dan Moratorium Logging perlu kita apresiasikan. Masyarakat perlu mengambil inisiatif-inisiatif untuk menerjemahkan program tersebut secara konkrit dan bisadiimplementasikan dipedesaan maupun perkotaan.
Pengelolaan Potensi Ekonomi
Mengelola potensi-potensi yang digambarkan di atas, Pemerintah Aceh memiliki peran utama, khususnya sistem manajemen birokrasi, rumusan program, pengelolaan anggaran, dan produksi regulasi, dan lain-lain. Pemerintah harus membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, pengelolaan potensi alam tidak hanya dimonopoli oleh Pemerintah semata, tetapi masyarakat pun mampu memberikan pelayanan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kecuali, hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh non-state. Secara konkrit, pengembangan ekonomi dapat didorong pada sektor pertanian, prioritas tanaman yang masa tanam/produksi jangka pendek, seperti palawija dengan jenis yang berbeda. Palawija ini menjadi prioritas karena siklus masa tanam dan produksi serta kebutuhan konsumen tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga masyarakat secara cepat dapat mengikuti siklus modal, masa tanam dan panen (hasil).
Mengelola potensi-potensi yang digambarkan di atas, Pemerintah Aceh memiliki peran utama, khususnya sistem manajemen birokrasi, rumusan program, pengelolaan anggaran, dan produksi regulasi, dan lain-lain. Pemerintah harus membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, pengelolaan potensi alam tidak hanya dimonopoli oleh Pemerintah semata, tetapi masyarakat pun mampu memberikan pelayanan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kecuali, hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh non-state. Secara konkrit, pengembangan ekonomi dapat didorong pada sektor pertanian, prioritas tanaman yang masa tanam/produksi jangka pendek, seperti palawija dengan jenis yang berbeda. Palawija ini menjadi prioritas karena siklus masa tanam dan produksi serta kebutuhan konsumen tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga masyarakat secara cepat dapat mengikuti siklus modal, masa tanam dan panen (hasil).
Selanjutnya masyarakat dapat mempersiapkan untuk tanaman jangka menengah, seperti perkebunan buah, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Hasil produksi jangka pendek dan menengah, selanjutnya menjadi dukungan bagi pengembangan usaha jangka panjang seperti sawit, karet, pohon jati, dan sebagainya. Kemudian paska produksi bisa dikembangkan sistem pengolahan hasil produksi (agribisnis dan teknologi), di mana keberadaan industri pengolahan produksi pertanian dapat menjaga kestabilan harga, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya mengelola potensi hutan. Potensi kawasan pinggir hutan, memiliki jenis tanaman yang menguntungkan masyarakat seperti pohon aren (bak jok), rotan, bambu dan pohon-pohon yang bisa digunakan untuk berbagai jenis perabotan. Selain itu, hutan juga mampu memproduksi O2 (oksigen) yang merupakan produk yang bisa menyeimbangi karbondioksida yang banyak diproduksi oleh Negara-negara industri.
Sektor perikanan, ada dua potensi besar yang bisa dikelola, antara lain: potensi laut dan potensi perikanan air tawar. Potensi laut seperti penangkapan ikan secara teratur, dimana pekerjaan ini bisa mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan. Kemudian dengan penghasilan mereka tersebut bisa mendukung pengembangan usaha lainnya seperti pengelolaan tambak, penanaman terumbu karang, dan rumput laut. Sedangkan perikanan air tawar bisa mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar di sungai-sungai dan payau-payau yang ada dikawasan pegunungan. Jenis ikan pun bisa bervariasi, seperti ikan mas, lele, gabus, gurami, dan sebagainya. Produksi perikanan ini, selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produksi ikan kaleng, ikan kering dan bahkan dapat diolah secara langsung melalui restoran-restoran seafood di Aceh dan Internasional. Apalagi BRR telah menggagas untu membangun satu pelabuhan “Port of Samudera” di kawasan Lampulo. Pelabuhan ini dapat menajdi pintu utama ekspor dan impor ikan dari Aceh ke masyarakat Internasional.
Modalitas Pengembangan Ekonomi
Setelah empat tahun berlangsungnya rekonstruksi dan perdamaian (2005–2008), maka sudah tersedia fasilitas sarana dan pra-sarana yang sudah dibangun. Fasilitas tersebut dapat mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, khususnya pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Fasilitas infrastruktur tersebut antara lain Bandar udara, pelabuhan kapal, pelabuhan samudera, jalan dan jembatan di pantai barat dan timur serta tengah, pasar, pusat kerajinan, gudang, dan sebagainya. Pemerintah Aceh sangat berperan untuk membuat regulasi dan aturan-aturan hukum dalam mengelola berbagai fasilitas dan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga fasilitas tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, di mana pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk biaya perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Secara kapasitas pun, masyarakat Aceh sudah mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan produksi dan mengolah hasil produksi, karena selama rekonstruksi banyak institusi yang berkonsentrasi untuk pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, secara kapasitas dan pengetahuan masyarakat Aceh sudah mulai masuk ke sistem birokrasi modern, tinggal lagi kesiapan aparatur pemerintah sendiri. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap bangkitnya masyarakat Aceh dalam merespon perkembangan kebutuhan global. Tinggal lagi intervensi dari Pemerintah Aceh terhadap potensi yang sudah kita miliki, sehingga perkembangan masyarakat selalu dapat disinergikan dan dikembangkan menuju kesejahteraan rakyat Aceh. Secara periodesasi dan momentum, maka tahun 2009 merupakan langkah maju perekonomian Aceh, oleh karena itu kita harus mempersiapkan agenda-agenda pembangunan untuk mengelola infrastruktur ekonomi dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengolah berbagai produksi pertanian dalam bentuk produk palawija, perkebunan, dan perikanan. Tahun 2010, langkah penting yang sudah harus dimulai adalah memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat Aceh dalam memberikan pelayanan berbisnis dan berkompetisi secara sehat dengan para pendatang. Tanpa budaya kompetisi terasa sulit membangkitkan transformasi bisnis dan dagang Aceh di tingkat global. Tahun ini juga Pemerintah Aceh sudah harus mulai menjaga, memperkuat dan mengembangkan berbagai potensi jaringan dan pasar untuk di isi dengan produksi masyarakat Aceh, baik produksi mentah maupun hasil pengolahannya. Selain itu, fungsi hutan dalam melindungi dunia juga bisa dikembangkan ke arah pembangunan global.
Tahun 2011 dengan kesiapan sosial ekonomi masyarakat, didukung oleh kebijakan politik dan aturan yang sehat maka masyarakat Aceh mampu menerima berbagai kompetitor bisnis dari luar. Para investor pun terjamin oleh sistem hukum yang kuat, sehingga Aceh bisa memasuki sektor pariwisata sebagai andalan baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2012, adanya momentum politik baru ”pilkada” maka stabilitas politik akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting sekali rencana pembangunan lima tahun (2012-2017) dicanangkan sebagai keberlanjutan produksi palawija, perkebunan dan perikanan. Produksinya dapat di olah menjadi bahan makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat global.
Citra Aceh
Negeri Aceh yang kaya raya ini jangan dikemas dengan kekayaan tambang dan kebanggaan masa lalu semata, tetapi kemasan yang strategis untuk kita jual adalah pengembangan potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini dapat menjadi isu menarik di tingkat global saat ini. Hal ini disebabkan global membutuhkan sumber daya alam yang betul-betul dapat mempengaruhi ketahanan lingkungan.
Pemerintah Aceh melalui konsep Aceh Green memiliki kesempatan yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan Internasional. Ke depan, Gubernur Aceh perlu memastikan bahwa semua kabinetnya memahami konsep tersebut, bukan hanya menanami sawit semata, tetapi lebih jauh bahwa konsep yang dikembangkan oleh Gubernur tersebut dapat mendorong perbaikan sistem birokrasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya mempengaruhi anggaran pembangunan yang memiliki dampak pada pengembangan kedua sektor ; pertanian dan perikanan. Kemampuan semua komponen pemerintah dan masyarakat perlu dibangun (social capital) menuju penciptaan citra positif pembangunan Aceh melalui produksi dan pengolahan berbagai potensi pertanian dan nelayan, sehingga kebutuhan global memiliki jaminan bahwa pasokan produk dari Aceh dapat menjawab kebutuhan hidup masyarakatnya.
Sektor perikanan, ada dua potensi besar yang bisa dikelola, antara lain: potensi laut dan potensi perikanan air tawar. Potensi laut seperti penangkapan ikan secara teratur, dimana pekerjaan ini bisa mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan. Kemudian dengan penghasilan mereka tersebut bisa mendukung pengembangan usaha lainnya seperti pengelolaan tambak, penanaman terumbu karang, dan rumput laut. Sedangkan perikanan air tawar bisa mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar di sungai-sungai dan payau-payau yang ada dikawasan pegunungan. Jenis ikan pun bisa bervariasi, seperti ikan mas, lele, gabus, gurami, dan sebagainya. Produksi perikanan ini, selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produksi ikan kaleng, ikan kering dan bahkan dapat diolah secara langsung melalui restoran-restoran seafood di Aceh dan Internasional. Apalagi BRR telah menggagas untu membangun satu pelabuhan “Port of Samudera” di kawasan Lampulo. Pelabuhan ini dapat menajdi pintu utama ekspor dan impor ikan dari Aceh ke masyarakat Internasional.
Modalitas Pengembangan Ekonomi
Setelah empat tahun berlangsungnya rekonstruksi dan perdamaian (2005–2008), maka sudah tersedia fasilitas sarana dan pra-sarana yang sudah dibangun. Fasilitas tersebut dapat mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, khususnya pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Fasilitas infrastruktur tersebut antara lain Bandar udara, pelabuhan kapal, pelabuhan samudera, jalan dan jembatan di pantai barat dan timur serta tengah, pasar, pusat kerajinan, gudang, dan sebagainya. Pemerintah Aceh sangat berperan untuk membuat regulasi dan aturan-aturan hukum dalam mengelola berbagai fasilitas dan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga fasilitas tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, di mana pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk biaya perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Secara kapasitas pun, masyarakat Aceh sudah mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan produksi dan mengolah hasil produksi, karena selama rekonstruksi banyak institusi yang berkonsentrasi untuk pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, secara kapasitas dan pengetahuan masyarakat Aceh sudah mulai masuk ke sistem birokrasi modern, tinggal lagi kesiapan aparatur pemerintah sendiri. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap bangkitnya masyarakat Aceh dalam merespon perkembangan kebutuhan global. Tinggal lagi intervensi dari Pemerintah Aceh terhadap potensi yang sudah kita miliki, sehingga perkembangan masyarakat selalu dapat disinergikan dan dikembangkan menuju kesejahteraan rakyat Aceh. Secara periodesasi dan momentum, maka tahun 2009 merupakan langkah maju perekonomian Aceh, oleh karena itu kita harus mempersiapkan agenda-agenda pembangunan untuk mengelola infrastruktur ekonomi dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengolah berbagai produksi pertanian dalam bentuk produk palawija, perkebunan, dan perikanan. Tahun 2010, langkah penting yang sudah harus dimulai adalah memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat Aceh dalam memberikan pelayanan berbisnis dan berkompetisi secara sehat dengan para pendatang. Tanpa budaya kompetisi terasa sulit membangkitkan transformasi bisnis dan dagang Aceh di tingkat global. Tahun ini juga Pemerintah Aceh sudah harus mulai menjaga, memperkuat dan mengembangkan berbagai potensi jaringan dan pasar untuk di isi dengan produksi masyarakat Aceh, baik produksi mentah maupun hasil pengolahannya. Selain itu, fungsi hutan dalam melindungi dunia juga bisa dikembangkan ke arah pembangunan global.
Tahun 2011 dengan kesiapan sosial ekonomi masyarakat, didukung oleh kebijakan politik dan aturan yang sehat maka masyarakat Aceh mampu menerima berbagai kompetitor bisnis dari luar. Para investor pun terjamin oleh sistem hukum yang kuat, sehingga Aceh bisa memasuki sektor pariwisata sebagai andalan baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2012, adanya momentum politik baru ”pilkada” maka stabilitas politik akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting sekali rencana pembangunan lima tahun (2012-2017) dicanangkan sebagai keberlanjutan produksi palawija, perkebunan dan perikanan. Produksinya dapat di olah menjadi bahan makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat global.
Citra Aceh
Negeri Aceh yang kaya raya ini jangan dikemas dengan kekayaan tambang dan kebanggaan masa lalu semata, tetapi kemasan yang strategis untuk kita jual adalah pengembangan potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini dapat menjadi isu menarik di tingkat global saat ini. Hal ini disebabkan global membutuhkan sumber daya alam yang betul-betul dapat mempengaruhi ketahanan lingkungan.
Pemerintah Aceh melalui konsep Aceh Green memiliki kesempatan yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan Internasional. Ke depan, Gubernur Aceh perlu memastikan bahwa semua kabinetnya memahami konsep tersebut, bukan hanya menanami sawit semata, tetapi lebih jauh bahwa konsep yang dikembangkan oleh Gubernur tersebut dapat mendorong perbaikan sistem birokrasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya mempengaruhi anggaran pembangunan yang memiliki dampak pada pengembangan kedua sektor ; pertanian dan perikanan. Kemampuan semua komponen pemerintah dan masyarakat perlu dibangun (social capital) menuju penciptaan citra positif pembangunan Aceh melalui produksi dan pengolahan berbagai potensi pertanian dan nelayan, sehingga kebutuhan global memiliki jaminan bahwa pasokan produk dari Aceh dapat menjawab kebutuhan hidup masyarakatnya.
